Selain
mengeksplorasi tiga aspek penting dari pengembangan, juga harus melihat
secara khusus pada tiga prinsip penting ditegakkan dalam pembangunan
berkelanjutan.
Prinsip-prinsip demokrasi
Pastikan bahwa pembangunan dilakukan sebagai manifestasi dari kehendak umum dari semua orang, untuk kepentingan semua orang. Pembangunan tidak akan dilaksanakan beradasarkan pemerintah partsi atau politik, demi rezim atau partai yang berkuasa.
Prinsip demokrasi memiliki beberapa aspek penting yang harus diperhatikan sebagai manifestasi dari prinsip ini:
1. Pembangunan harus menjadi agenda utama rakyat, demi rakyat. Pengembangan harus menjadi aspirasi ilplementasi dan kehendak rakyat, demi masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa agenda dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan benar-benar datang daridan untuk kepentingan semua orang. Dengan cara ini, perubahan rezim tidak akan menjadi ancaman bagi pembangunan berkelanjutan.
2. Berkaitan dengan partisipasi, aspek pertama publik dan untuk melaksanakan kebijakan pengembangan dalammerumuskan merupkan sebuah kewajiban moral politik. Ini berarti bahwa sejak awal proses pembangunan, masyarakat harus terlibat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan juga.
3. Harus ada akses informal untuk jujur dan terbuka tentang proses perumusan agenda pembangunan dan agenda pembangunan. Transparansi ini harus menjadi kebutuhan publik, karena hak untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat merupakan tuntutan moral dari demokrasi dan pembangunan itu sendiri.
4. Akuntabilitas publik dari agenda pembangunan, proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan tersebut. Karena agenda pembangunan berasal dari rakyat dan untuk rakyat banyak, maka harus ada pertanggungjawaban publik tentang sejauh mana aspirasi rakyat telah didengar dan dijalankan oleh sebuah komitmen yang serius dan efisien.
5. Orang-orang berkomitmen untuk menerapkan mereka, karena mereka terlibat proses perumusan mumpuni.
Prinsip-prinsip demokrasi
Pastikan bahwa pembangunan dilakukan sebagai manifestasi dari kehendak umum dari semua orang, untuk kepentingan semua orang. Pembangunan tidak akan dilaksanakan beradasarkan pemerintah partsi atau politik, demi rezim atau partai yang berkuasa.
Prinsip demokrasi memiliki beberapa aspek penting yang harus diperhatikan sebagai manifestasi dari prinsip ini:
1. Pembangunan harus menjadi agenda utama rakyat, demi rakyat. Pengembangan harus menjadi aspirasi ilplementasi dan kehendak rakyat, demi masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa agenda dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan benar-benar datang daridan untuk kepentingan semua orang. Dengan cara ini, perubahan rezim tidak akan menjadi ancaman bagi pembangunan berkelanjutan.
2. Berkaitan dengan partisipasi, aspek pertama publik dan untuk melaksanakan kebijakan pengembangan dalammerumuskan merupkan sebuah kewajiban moral politik. Ini berarti bahwa sejak awal proses pembangunan, masyarakat harus terlibat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan juga.
3. Harus ada akses informal untuk jujur dan terbuka tentang proses perumusan agenda pembangunan dan agenda pembangunan. Transparansi ini harus menjadi kebutuhan publik, karena hak untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat merupakan tuntutan moral dari demokrasi dan pembangunan itu sendiri.
4. Akuntabilitas publik dari agenda pembangunan, proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan tersebut. Karena agenda pembangunan berasal dari rakyat dan untuk rakyat banyak, maka harus ada pertanggungjawaban publik tentang sejauh mana aspirasi rakyat telah didengar dan dijalankan oleh sebuah komitmen yang serius dan efisien.
5. Orang-orang berkomitmen untuk menerapkan mereka, karena mereka terlibat proses perumusan mumpuni.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar