Pengertian Visi, Misi, Tujuan, Kredo

Pengertian Visi, Misi, Tujuan, Kredo :

Visi adalah cita-cita dimasa depan yang difikirkan oleh pendiri atau pemimpin organisasi.

Misi adalah penjabaran dari visi kedalam statement organisasi yang terfokus kepada kebutuhan stakeholdernya.

Falsafah atau kredo organisasi adalah nilai-nilai yang ditanamkan dan dijadikan sebagai acuan dalam setiap gerak dan langkah perusahaan.

Tujuan perusahan adalah pernyataan kualitatif mengenai keadaan atau hasil yang ingin dicapai dimasa yang akan datang, dimana penetapan tujuan dipertimbangkan atas dasar :

ü  Pangsa pasar.

ü  Biaya terendah.

ü  Pelayanan

ü  Keuntungan

ü  Inovasi yang tinggi.

ü  Efisiensi

ü  Tanggung jawab sosial

Tujuan dibuat harus memenuhi kaidah ; kaidah berikut  atau dapat disingkat SMART:

Simple            : Tujuan harus dirumuskan dalam suatu yang sederhana dan mudah 

                          dimengerti, sehingga dapat dipahami oleh semua anggota   organisasi.

Measurable   : Jelas, kongkrit dan terukur dan mampu menjadi motivasi bagi

  karyawan.

Aplikabel      :  Layak atau perusahaan mampu untuk melakukannya.

Reliabel         : Selalu sesuai dengan harapan dan kepentingan stakeholder serta

  perkembangan zaman atau realita kehidupan.

Time Able     :memiliki tenggang waktu atau kemampuan untuk dicapai dalam  waktu   tertentu.

Konsep Birokrasi

   

Birokrasi merupakan konsep yang luas dan multi makna. Albrow (1989) mengajukan tujuh makna birokrasi, yaitu sebagai

(1) organisasi rasional;

(2) inefisiensi organisasi;

(3) kekuasaan yang dijalankan oleh pejabat;

(4) administrasi publik;

(5) organisasi;

(6) administrasi yang dijalankan oleh pejabat;

(7) masyarakat modern. 

Dalam penelitian ini, makna birokrasi dimaksudkan adalah organisasi rasional. Max Weber (Rosenbloom, et.al., 2002:150-153) membangun konsep birokrasi sebagai bentuk ”organisasi legal-rasional” dengan ”karakter strukturalnya” terdiri atas elemen-elemen:
(1) spesialisasi;
(2) hierarkis;
(3) struktur karier;
(4) cenderung permanen;
(5) berskala besar. Selain berkarakter struktural, birokrasi mempunyai ”karakter prosedural” dengan elemen-elemen :
(6) impersonal;
(7) formalistik;
(8) terikat aturan;
(9) disiplin tinggi. Dari kedua karakter ini akan menghasilkan birokrasi yang sangat efisien, berkuasa (powerful) dan ekpansif .

 Sharkansky kemudi`n menjabarkan birokrasi sebagai, administration unit are variously term: department, bureaus, agencies, commissions, offices, services, or whatever label the designers of a unit consider appropriate (Tachjan, 2006:88). Selanjutnya dijelaskan oleh Tachjan, bahwa di Indonesia, yang dimaksud dengan organisasi (birokrasi) publik adalah “keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit administrasi di bawah departemen dan lembaga-lembaga non-departemen, baik di pusat maupun di daerah, seperti tingkat propinsi, kabupaten, kota, kecamatan, maupun desa dan kelurahan”.

Salah satu tugas birokrasi pemerintah adalah memberikan pelayanan. Berdasarkan Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, tugas birokrasi dalam melayani dapat dikelompokkan ke dalam :
(1) Kelompok pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya KTP, Setifikat Tanah, IMB, Paspor, BPKP, dan sebagainya.
(2) Kelompok pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk barang yang dibutuhkan oleh public, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listik, air bersih dan sebagainya.
(3) Kelompok pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, seperti pelayanan pendidikan, pemeliharaan kesehatan dan sebagainya.

Birokrasi dalam penelitian ini adalah organisasi pelayanan publik yang ada pada tingkat daerah (kecamatan) yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan, yaitu Organisasi Puskesmas. Secara teoretik, birokrasi Puskesmas dikategorikan sebagai street-level bureaucracy, yaitu birokrasi yang menjalankan tugas berhadap-hadapan dengan masyarakat, di mana karena peran dan kedudukannxa itu, birokrasi menjadi representase pemerintah di mata publik, seperti guru, dokter, perawat, polisi dan pekerja sosial (Lipsky, 1978:135-136).

Atau menurut Niskanen (1973:1) operasi biokrasi pada level terbawah menyangkut urusan kebutuhan dasar masyarakat:  Bureaucracy is the characteristic form of public administration. In recent decades, with the expantion of the welfare state, bureau have become the primary form of organization supplying education service and the care of the poor and have rapidly expanded their role in supplying health and transportation services.

Dalam konteks negara, manusia tidak dapat terhindar dari pengaruh birokrasi. Birokrasi memberikan pelayanan yang mencakup seluruh siklus kehidupan manusia sebagaimana disampaikan oleh Aluko dan Adesopo (2004:1), as people are born into bureaucracies, grow in it, live with it, and even die in it. It is breaucracy all the way and all the time. Manusia lahir, hidup dan sampai mati berada dalam dalam relasi dengan birokrasi, sehingga tercipta fenomena birokratisasi masyarakat atau masyarakat birokratis.

Administrasi sebagai ilmu (science) dan seni (art)

Administrasi sebagai ilmu pengetahuan (science) baru berkembang sejak akhir abad yang lalu (abad XIX), tetapi adminitrasi sebagai suatu seni (art) atau administrasi dalam praktek, timbul bersamaan dengan timbulnya peradaban manusia. Sebagai ilmu pengetahuan, administrasi merupakan suatu fenomena masyarakat yang baru, karena baru timbul sebagai suatu cabang dari I1mu-ilmu Sosial, termasuk perkembangannya di Indonesia.

Sekalipun administrasi sebagai ilmu pengetahuan baru berkembang di Indonesia, dengan membawa prinsip-prinsip yang universal, akan tetapi dalam prakteknya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempunyai pengaruh (impact) terhadap perkembangan ilmu administrasi sebagai suatu disiplin ilmiah yang berdiri sendiri. Pengembangan di bidang administrasi dalam rangka peningkatan kemampuan administratif (administrative capability), bukan saja diperuntukkan dalam lingkungan pemerintahan saja, tetapi juga bagi organisasi-organisasi swasta, terutama dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. Administrasi sebagai ilmu pengetahuan termasuk kelompok "applied sciences", karena manfaatnya hanya ada apabila prinsip-prinsip, rumus-rumus dan dalil-dalilnya diterapkan untuk meningkatkan mutu berbagai kehidupan bangsa dan negara.

Sedangkan adaministrasi dalam praktek atau sebagai suatu seni pada jaman modern ini merupakan proses kegiatan yang perlu dikembangkan secara terus menerus, agar administrasi sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan benar-benar dapat berperan seperti yang diharapkan. Siagian (1989) mengungkapkan Administrasi sebagai proses kerja sama bukan merupakan hal yang baru karena ia timbul bersama-sama dengan timbulnya peradaban manusia. Tegasnya, administrasi sebagai seni merupakan social phenomenon

Perlu dijelaskan bahwa administrasi sebagai ilmu pengetahuan tidak lepas kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Adapun Ilmu Sosial yang mempunyai kaitan erat dengan Ilmu Administrasi adalah Ilmu Politik, Ilmu Hukum, IImu Ekonomi, Sejarah, Ilmu Jiwa, Filosofi, Antropologi dan Ethnologi.