Sabtu, 05 Mei 2012

Jalannya Revolusi Perancis

Revolusi Prancis yang berlangsung selama sepuluh tahun dapat dibagi menjadi beberapa masa, seperti berikut.

a. Masa Dewan Kontituante (1789–1791)
Dewan Perwakilan Rakyat Prancis terdiri atas tiga golongan. 1) Golongan I (dari bangsawan) jumlah 300 orang. 2) Golongan II (dari Gereja) jumlah 300 orang. 3) Golongan III (dari rakyat) jumlah 600 orang. Estats Generauxi bersidang pada tanggal 5–17 Juni 1789. Golongan I dan II menghendaki pengambilan keputusan didasarkan atas golongan sehingga kelompoknya akan tetap menang,sedangkan golongan III menghendaki atas dasar perorangan. Hal itu disebabkangolongan III telah memiliki separo dari jumlah anggota dewan. Perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan. Raja Louis XVI tidak bersikap tegas sehingga menimbulkan keberanian Golongan III untuk terus menentang pendapat Golongan I dan II.

Golongan III tmengadakan sidang sendiri (tanggal 17 Juni 1789) di bawah pimpinan Merabeau, Lafayette, dan Seiyes. Mereka menyatakan bahwa Estats Generaux sebagai Essemble Nationale yang merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Prancis dengan sidang-sidangnya yang tidak mengenal sistem golongan. Dewan ini kemudian disebut Assemble Nationale Consti- tuante yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar (UUD) Prancis.

Perselisihan dan ketegangan makin tajam. Raja tidak mau mengakui Dewan tersebut dan akan membubarkan dengan kekerasan senjata. Rakyat menjadi marah sehingga pada tanggal 14 Juli 1789 menyerbu Penjara Bastille (lambang absolutisme) dan membebaskan orang-orang yang ditahannya. Oleh karena itu, tanggal 14 Juli dijadikan hari Nasional Prancis. Bendera Kerajaan Prancis diganti menjadi bendera nasional dengan warna Merah, Putih, dan Biru secara vertikal. Lagu Merseillaise dijadikan lagu kebangsaan dan dibentuk tentara nasional dibawah pimpinan Meskipun terus menghadapi rintangan dari pemerintah kerajaan, Dewan Konstituante Nasional terus mengadakan sidang untuk menyusun UUD. Pada tanggal 27 Agustus 1789, Dewan berhasil mengumumkan Declaration des Droits de l'homme et du citoyen (pernyataan hak-hak asasi manusia dan pengakuan hak warga negara). Deklarasi inilah yang dijadikan dasar untuk menyusun UUD Prancis.

Pada tanggal 14 Juli 1790, UUD disahkan dan Prancis menjadi kerajaan berkonstitusional. Raja Louis XVI menyetujui UUD tersebut dan bersumpah setia kepadanya. Kaum Borjuis yang merupakan rakyat lapisan atas berhasil memimpin dan memenangkan revolusi. Mereka itulah yang menggantikan kedudukan kaum bangsawan dalam pemerintahan maupun perekonomian.

b. Masa Legislatif (1791–1792)
Setelah UUD Prancis disahkan maka Dewan Konstituante Nasional kem-bali kepada fungsinya sebagai lembaga legistatif. Golongan III (khususnya kaum Borjuis) merasa puas dengan apa yang telah dicapai, tetapi rakyat belum merasakan adanya perbaikan nasib. Mereka membentuk suatu kelompok tersendiri dalam Partai Motagne yang tidak puas denganpemerintahan kerajaan konstitusional dan menghendaki bentuk pe- merintahan republik. Golongan Borjuis yang mulai terancam oleh partai rakyat yang juga membentuk kelompok sendiri dalam Partai Gironde.

Situasi politik tegang kembali, Louis XVI yang merasa posisinya terjepit dan khawatir akan keselamatannya berusaha melarikan diri ke luar negeri. Rakyat yang mengetahui hal itu sangat marah dan menuduh bahwa raja telah berkhianat terhadap negara dan UUD. Untuk itu, raja ditangkap dan dikembalikan ke Paris.

Anggapan rakyat bahwa raja telah berkhianat semakin kuat setelah Austria dan Prusia (1792) menyerang Prancis sehingga menimbulkan Perang Koalisi I ( 1792–1797). Tujuan serangan adalah untuk meng- hancurkan Revolusi Prancis yang dianggap membahayakan negara yang bersifat absolut. Rakyat Prancis berhasil mematahkan serangan koalisi. Selanjutnya, di bawah pimpinan Danton dari golongan Yacobin berhasil membentuk pemerintahan baru yang disebut Konvensi Nasional. Masa ini pimpinan di tangan rakyat.

c. Masa Konvensi Nasional (1792–1795)
Pertentangan antara Partai Gironde dan Partai Montagne terus berlanjut dan berakhir dengan kemenangan Partai Montagne. Bentuk kerajaan dihapuskan dan digantikan dengan republik (merupakan Republik I (1792)). Raja Louis XVI bersama permaisurinya (Maria Antoinette) dijatuhi hukuman mati dengan dipenggal kepalanya dengan di tiang guillotine.Sementara itu, situasi Prancis makin gawat. Untuk menyelematkan negara, golongan Yacobin mendirikan pemerintahan Diktator (Terror) di bawah pimpinan Robespiere yang bertindak tegas dan kejam terhadap lawan-lawan politiknya. Golongan bangsawan dan Borjuis terus berusaha untuk menjatuhkan Robespiere. Usaha tersebut berhasil, Robespiere berhasil ditangkap dan dihukum mati. Dengan jatuhnya pemerintahan Terror, tampuk pimpinan revolusi kembali ke tangan golongan Borjuis.

d. Masa Directoire (1795–1799)
Untuk mengatasi keadaan yang kalut, kaum Borjuis membentuk Dewan Pimpinan Pusat bidang eksekutif yang terdiri atas lima orang direktur (Directoire), yakni Barras, Moulin, Gohier, Roger Ducos, dan Seiyes. Maksud dibentuknya Directoire adalah untuk memberikan gambaran adanya peme- rintahan yang demokratis supaya dapat mengatasi keadaan.
Sementara itu, kekuasa legislatif yang didominasi oleh golongan bang- sawan semakin kuat (golongan Monarki). Kaum Borjuis (golongan Repu- bliken) cemas, namun tidak berdaya. Rakyat Prancis mengharapkan tampil- nya seorang pemimpin yang kuat. Tampilnya Napoleon Bonaparte yang namanya menjadi tenar karena kemenangan militernya dalam Perang Koalisi diharapkan oleh rakyat Prancis.

e. Masa Konsulat (1799–1804)
Pemerintahan Directoire tidak efektif lagi sehingga Napoleon Bonaparte mengambil alih kekuasaan (coup d'etat yang dikenal dengan Revolusi Brumai pada tanggal 9 November 1799). Directoire dibubarkan, kemudian Napoleon Bonaparte membentuk pemerintahan Konsulat yang terdiri atas tiga orang konsul, yakni Napoleon Bonaparte, Seiyes, dan Roger Ducos.
Napoleon adalah seorang jenderal muda yang cakap memiliki cita-cita dan ambisi yang besar. Sebagai konsul yang pertama, ia tampil menge- sankan dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Rakyat Prancis me- naruh harapan untuk mengembalikan kejayaan Prancis. Untuk itu, Napoleon melakukan langkah-langkah penting sebagai berikut.
1) Pembentukan pemerintahan yang kuat dan stabil dengan cara memusatkan kekuasaan pemerintahan di tanganya sendiri, menye- ragamkan sistem administrasi pemerintahan, dan menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Code de Penal) dan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (Code de Civil).
2) Menciptakan suasana aman, tenteram dan damai dengan cara kaum bangsawan yang lari ke luar negeri akibat revolusi, diizinkan kembali ke Prancis dengan aman, mengadakan perdamaian dengan Paus guna mengembalikan citra gereja dan ulama di Prancis seperti sedia kala, dan membentuk tentara yang kuat.
3) Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara memajukan pendidikan bagi rakyat, memajukan perekonomian melalui industrialisasi dan perdagangan, dan menciptakan Kitang Undang-Undang Hukum Perdagangan (Code de Commerce) agar perdagangan Prancis berkembang pesat dan membawa keuntungan. 
4) Membangun sarana dan prasarana, seperti jalan raya dan gedung- gedung pemerintahan.
5) Memberantas korupsi dan memperbaiki keuangan negara.

Selain itu, dalam rangka mengembalikan kejayaan Prancis, Napoleon harus memenangkan perang dalam Perang Koalisi II (1799–1802). Usaha- usaha yang dilakukan Napoleon menunjukkan kepedulian dan kesungguhan Napoleon dalam memperbaiki keadaan Prancis. Dengan usaha-usaha tersebut, Prancis mulai bangkit kembali dari kehancuran. Rakyat Prancis makin menaruh kepercayaan kepada Napoleon untuk memimpin Prancis. Keberhasilan dalam membangun Perancis juga mendapat tanggapan yang positif dari Paus VII. Hal ini terbukti dengan diangkatnya Napoleon sebagai kaisar oleh Paus VII.

f. Masa Kekaisaran (1804–1815)
Ketika Paus VII mengangkat Napoleon sebagai kaisar, rakyat Prancis mendukung sepenuhnya kepe- mimpinan Napoleon sebagai Kaisar Prancis. Selama 15 tahun, rakyat Prancis berjuang melancarkan revolusi dan menentang kekuasaan absolut. Namun, dengan persetujuannya pengangkatan Napoleon menjadi Kaisar Prancis, berarti rakyat Prancis kembali menyetujui ke- kuasaan absolut, yakni suatu kekuasaan yang berada pada satu pimpinan, yakni Kaisar Napoleon. Dengan demikian, pada tahun 1804 berakhirlah masa Konsulat dan memasuki babak baru yakni masa Kekaisaran.

Napoleon kemudian membentuk dinasti baru yang dikenal dengan Dinasti Bonaparte. Sebagai kaisar, kedudukan Napoleon menjadi makin mantap dalam mengendalikan roda pemerintahan Prancis.
Sebagai kader revolusi yang berpaham liberal, Napoleon tetap mem- berikan kebebasan terutama di bidang keagamaan, pendidikan, per- dagangan, dan persamaan hak dalam undang-undang. Akan tetapi, di bidang politik, Napoleon berpegang teguh pada prinsip absolutisme yang bersifat turun-temurun. Ia berkuasa secara diktator menurut kehendaknya sendiri yang dipandang baik dan cocok sehingga prinsip demokrasi dikesamping- kan. Dengan demikian, Napoleon memadukan prinsip kepemimpinan abso- lutisme dan demokrasi. Oleh karena itu, sistem pemerintahan Napoleon sering dikenal dengan Verlicht Despotisme.

Sesuai dengan prinsip dinasti dan deportisme maka keturunan dan keluarga ikut berpengaruh dalam pemerintahan. Bagi Napoleon, keturunan adalah penting. Oleh karena itu, istrinya yang pertama, Josephine de Beauharnaise diceraikan karena tidak memiliki keturunan. Napoleon kemudian menikahi Maria Louis, putri dari Austria. Dari pernikahannya dengan Louis, Napoleon memempunyai putra, yaitu Napoleon II yang kemudian diangkat sebagai penguasa di Roma (1811–1832). Saudara- saudara Napoleon juga diberikan kedudukan. Misalnya, Joseph Bonaparte diangkat menjadi Raja Spanyol. Louis Napoleon diangkat menjadi raja diBelanda, dan Jerome sebagai raja di Jerman. Secara politis, itu semua dilakukan agar seluruh Eropa berada di bawah kekuasaan keluarga Napoleon Bonaparte.

4. Perang Koalisi (1792–1815)
Kekuasaan Napoleon yang begitu besar di Eropa tidak terlepas dari berbagai tantangan dari negara-negara tetangganya. Itulah sebabnya, Napoleon harus berhadapan dengan negara-negara Eropa yang lain dalam suatu peperangan yang dikenal dengan Perang Koalisi yang terjadi sebanyak tujuh kali (1792– 1815). Musuh utamanya ialah Austria, Inggris, Rusia, dan Prusia.
a. Perang Koalisi I (1792–1797)
Pada masa pemerintahan Directoire, Napoleon sudah tampil sebagai komandan pasukan Prancis melawan koaliasi negara-negara Eropa yang lain, Austria, Inggris, Prusia, Spanyol, Belanda, dan Sardinia. Napoleon berhasil mengalahkan lawan-lawannya dan diakhiri Perjanjian Compo Formio (1797). Perang Koalisi I berakhir tahun 1797, musuh Prancis dapat dikalahkan, kecuali Inggris.
Inggris tidak mau menandatangani perjanjian perdamaian sehingga sejak saat itu Inggris menjadi lawan Napoleon. Napoleon bermaksud untuk menga- lahkan Inggris dengan menyerang kedudukannya di India dengan menyerbu Mesir sebagai batu locatan. Kedatangan Napoleon di Mesir mempunyai arti penting, seperti ditemukan Batu Rosetta yang membuka tabir sejarah Mesir kuno, adanya ide untuk membuat terusan yang kemudian dapat direalisasi yakni Terusan Suez.
Setelah Napoleon kembali ke Prancis, pemerintahan Directoire dibubarkan dan digantikan dengan pemerintahan Konsulat. Napoleon tampil sebagai Konsul yang pertama.
b. Perang Koalisi II (1799–1802)
Dalam Perang Koalisi II Prancis menghadapi Austria, Inggris dan Turki. Dalam perang ini, Napoleon juga tampil sebagai pemimpin perang Prancis. Prancis berhasil mengalahkan Austria dalam pertempuran di Marengo tahun1800. Sekutu Austria yang lain, kemudian menghentikan perang setelah terjadi Perjanjian Armien tahun 1802. Kemenangan ini mengan- tarkan Napoleon ke puncak kekuasaan absolutnya. Ia menjadi konsul seumur hidup dan pada tahun 1804 diangkat sebagai kaisar.
c. Perang Koalisi III (1805)
Dalam Perang Koalisi III ini, Prancis berhadapan dengan Austria, Inggris, Rusia, dan Swedia. Dalam menghadapi Inggris, Napoleon memusatkan pasukannya di Boulogne. Namun, Angkatan Laut Prancis dapat dihancurkan oleh pasukan Inggris di bawah pimpinan Laksamana Nelson. Pasukan Austria dan Rusia akan menyeberang ke Inggris. Dengan tipu muslihat, Napoleonberhasil menduduki Jerman. Austria dan Rusia akhirnya dapat dikalahkan se-telah terjadi pertempuran di Austetlitz. Pertempuran berakhir dengan
Perjanjian Preszburg tahun 1805. Dengan kemenangan ini, Napoleon mengubah peta Eropa menurut
kehendaknya sendiri. Di negara-negara yang telah berhasil dikalahkannya, Napoleon menempatkan saudara-saudaranya untuk mendukung politik dinastinya.
d. Perang Koalisi IV (1806–1807)
Perang Koalisi IV, dipusatkan untuk mengalahkan Prusia dan Inggris. Pasukan Prusia berhasil dihancurkan dalam pertempuran di Jena dan Auerstadt pada tahun 1806. Berlin dapat diduduki oleh Napoleon
Dalam usaha memperlemah Inggris, Naopleon di Berlin mengeluarkan Dekrit Berlin yang berisi Continental Stelsel, yakni suatu usaha blokade ekonomi terhadap Inggris dengan melarang negara-negara Eropa untuk mengadakan hubungan dagang dengan Inggris dan menerima kapal-kapal Inggris untuk berlabuh di kawasan Eropa. Siapa yang melanggar ketentuan ini akan dihancurkan oleh Prancis.
e. Perang Koalisi V (1809)
Dalam Perang Koalisi V , Prancis berhadapan dengan Austria, Inggris, Spanyol, dan Portugal. Dalam perang ini pasukan Austria berhasil dihan- curkan oleh Napoleon dalam pertempuran di Ulagram dan diakhiri dengan Perjanjian Schonkrunn tahun 1809. Namun, Napoleon gagal mematahkan kekuatan Spanyol. Bahkan, di Spanyol muncul gerakan nasionalisme untuk menenatang kekuasaan Prancis. Gerakan nasionalisme ini menjalar ke negara-negara lain, seperti Prusia dan Austria. Gerakan ini merupakan ancaman bagi dominasi kekuasaan Napoleon di Eropa. Rusia ternyata tidak mematuhui adanya Continental Stelsel. Pada tahun 1812 Napoleon menyerang Rusia dengan kekuatan 600.000 orang pasukan yang disebut Grande Armee. Rusia menggunakan taktik bumi hangus sehing- ga ketika tentara Napoleon tiba di Mos- kow, banungunan di kota itu tinggal puing-puing. Hal inilah yang memper- sulit tentara Napoleon. Kondisi ini diperburuk dengan datangnya musim dingin. Kekuatan tentara Naopleon frustrasi dan menderita akibat kedinginan dan kehabisan persediaan makanan. Napoleon kemudian memerintahkan untuk segera mundur. Tentara Rusia muncul dari persembunyiannya dan segara menyerang tentara Napoleondengan semangat berkobar-kobar. Tentara Prancis yang telah payah dan kehabisan tenaga mundur dan harus menyeberangi Sungai Berezina yang penuh dengan gumpalan es dan salju. Berpuluh-puluh ribu pasukan Napo- leon gugur dalam pertempuran tersebut.
Serangan ke Rusia merupakan pukulan berat bagi tentara Napoleon. Napoleon mendahuli kembali ke Paris untuk menghimpun kekuatan baru yang akan dikerahkan guna menebus kekalahannya.
f. Perang Koalisi VI (1813–1814)
Pada tahun 1813 di Eropa muncul koalisi yang sangat kuat yakni Rusia, Inggris, Swedia, Austria, Spanyol, dan Prusia. Koalisi ini sepakat untuk menghancurkan kekuasaan Napoleon. Tentara Napoleon semula memperoleh kemenangan. Namun, dalam pertempuran di Leipzig tentara Napoleon akhirnya berhasil dikalahkan oleh pasukan koalisi (1813). Napoleon menyerahkan dan ia turun dari takhta kekaisaran. Napoleon kemudian dibuang ke Pulau Elba di selatan Prancis (1814). Sebagai raja Prancis diangkatlah seorang Bourbon yakni Louis XVIII ( adik Louis XVI). Pada tahun 1814, Louis XVIII kemudian mengadakan Perjanjian Paris yang isinya sebagai berikut.
1) Penetapan batas-batas kekuasaan Prancis seperti sebelum tahun 1792.
2) Belanda menjadi negara merdeka.
3) Inggris mendapatkan Pulau Malta.Negara-negara Koalisi kemudian mengadakan kongres di Wina (1814) untuk menentukan nasib negara-negara Eropa seperti sebelum terjadi Revolusi Prancis.
g. Perang Koalisi VII (1815)
Raja Louis XVIII ternyata seorang raja yang lemah sehingga bertolak belakang dengan Napoleon yang cakap, berani, dan dikagumi rakyat. Louis XVIII dipandang tidak cocok dengan kondisi Prancis yang sedang kacauakibat kalah perang. Rakyat Prancis mendambakan datang- nya Napoleon atau tokoh yang sejajar. Hal ini terdengar oleh Napoleon di pembuangan. Oleh karena itu, Napoleon berusaha meloloskan diri dan ingin kem- bali ke Prancis. Napolen berhasil lolos dan kembali ke Prancis yang kemudian disambut de- ngan meriah oleh rakyat Prancis. Louis XVIII yang merasa terancam melarikan diri ke luar negeri. Mendengar kedatanganNapoleon di Prancis, maka Kongres Wina dihentikan dan negara-negara koalisi sepakat untuk menghadapi Prancis. Napoleon dengan pasukannya ke luar menghadapi tentara koaliasi. Di Ligny, pasukan Napoleon mendapatkan kemenangan. Namun, dalam pertempuran di Waterlo pada tahun 1815, Napoleon dapat dikalahkan. Napoleon dapat ditangkap dan diasingkan ke Pulau Saint Herlena (sebelah barat Afrika) sampai meninggalnya pada tanggal 5 Mei 1815.

BSE

Artikel Terkait:

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar