Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia dari segi waktu dapat dibagi dalam empat periode, yaitu :
1. Periode 1945-1959 Demokrasi Parlementer
Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Sistem ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 (Konstitusi RIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Meskipun sistem ini dapat berjalan dengan memuaskan di beberapa negara Asia lain, sistem ini ternyata kurang cocok diterapkan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan melemahnya persatuan bangsa. Dalam UUDS 1950, badan eksekutif terdiri dari Presiden sebagai kepala negara konstitusional (constitutional head) dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

2. Periode 1959-1965 (Orde Lama)Demokrasi Terpimpin
Pandangan A. Syafi’i Ma’arif, demokrasi terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Soekarno seagai “Ayah” dalam famili besar yang bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya. Dengan demikian, kekeliruan yang besar dalam Demokrasi Terpimpin Soekarno adalah adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi yaitu absolutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin. Selain itu, tidak ada ruang kontrol sosial dan check and balance dari legislatif terhadap eksekutif.

3. P eriode 1965-1998 (Orde Baru) Demokrasi Pancasila

Ciri-ciri demokrasi pada periode Orde Lama antara lain presiden sangat mendominasi pemerintahan, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Menurut M. Rusli Karim, rezim Orde Baru ditandai oleh; dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, masa mengambang, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga nonpemerintah 4. Periode 1998-sekarang( Reformasi )
Orde reformasi ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Jabatan presiden kemudian diisi oleh wakil presiden, Prof. DR. Ir. Ing. B.J. Habibie. Turunnya presiden Soeharto disebabkan karena tidak adanya lagi kepercayaan dari rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru. . Bergulirnya reformasi yang mengiringi keruntuhan rezim tersebut menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi Indonesia. Transisi demokrasi merupakan fase krusial yang kritis karena dalam fase ini akan ditentukan ke mana arah demokrasi akan dibangun

Sumber: NN

Artikel Terkait:

Kewarganegaraan

• Kearifan Lokal
• Sifat Ketahanan Nasional Indonesia
• Konsep Birokrasi
• Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
• Terbentuknya Negara
• Sifat-sifat Negara
• Berakhirnya Pemerintahan Orde Baru
• Pengertian Ketahanan Nasional
• Syarat Pembentukan daerah otonom
• Lembaga – lembaga HAM
• Pengertian Bangsa
• Pengertian Korupsi
• Pengertian Negara Hukum
• Pengertian Kebijakan publik
• Fungsi Negara
• Keragaman Budaya di Indonesia
• Pengertian negara
• Wawasan Nusantara dan Integrasi Nasional
• Pengertian Wawasan Nusantara
• Mempertahankan Ideologi Pancasila
• Jenis-Jenis Demokrasi
• Perbedaan Parlementer dan Presidensial
• Unsur-Unsur negara
• Pengertian otonomi daerah

Sejarah

• Sistem Kepercayaan Manusia Purba
• Pengertian IPS Sejarah
• Keadaan Sebelum Revolusi Amerika
• PERADABAN ROMAWI KUNO
• PERADABAN YUNANI KUNO
• PERADABAN DI LEMBAH SUNGAI NIL
• PERADABAN LEMBAH SUNGAI EUFRAT DAN TIGRIS
• Peradaban Sungai Shindu
• Walisongo
• Pengaruh Revolusi Prancis
• Jalannya Revolusi Perancis
• Sebab-Sebab Terjadinya Revolusi Perancis
• Situasi Sebelum Revolusi Perancis
• Terbentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
• Dampak Pendudukan Jepang dalam kebudayaan
• Militer Pada Masa Jepang
• Dampak Pendudukan Jepang dalam Kehidupan Ekonomi
• Dampak Pendudukan Jepang dalam Kehidupan Politik
• Perjuangan Bersenjata Terhadap Jepang
• Perjuangan Bawah Tanah Terhadap Jepang
• Perjuangan Terbuka Melalui Organisasi Bentukan Jepang
• Tanggapan Para Tokoh Nasionalis Terhadap Datangnya Jepang
• Masuknya Jepang ke Indonesia
• Gabungan Politik Indonesia (GAPI)
• Majelis Islam A'la Indonesia