Dalam bidang politik, pemerintah kolonial Belanda pernah menerapkan politik etis yang mulai dilaksanakan lebih intensif pada saat Hindia Belanda (Indonesia) berada di bawah Gubernur Jenderal Idenburg tahun 1899-1906. Politik ini difokuskan pada pengembangan edukasi atau pendidikan, migrasi atau kependudukan, dan irigasi atau pengairan.
Edukasi dimaksudkan untuk mendidik warga pribumi agar memiliki keterampilan- keterampilan yang diperlukan untuk mendukung birokrasi dan administrasi kolonial Belanda. Pemerintah kolonial mendirikan sekolah bagi para pamongpraja (para pegawai) yang kelak lulusannya dapat dipekerjakan di kantor pemerintah. Adapun irigasi dimaksudkan untuk meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan rakyat. Sementara migrasi merupakan program pemindahan penduduk dari daerah padat di Jawa ke daerah yang masih jarang penduduknya di luar Jawa.
Prinsip edukasi dalam pelaksanaanya dikembangkan lebih baik dari yang lainya, penduduk pribumi diberi kesempatan yang secara terbuka untuk masuk ke sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial. Namun demikian terdapat perbedaan pendekatan pelaksanaanya. Pendekatan pertama dikemukakan oleh Snouck Hurgronje. Dia berpendapat bahwa pendidikan model Barat ialah yang paling tepat diterapkan bagi penduduk pribumi sehingga kesempatan harus dibuka terutama bagi warga pribumi dari kalangan yang mampu dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Warga pribumi harus dididik dengan cara Barat dan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya. Pendekatan ini bertujuan untuk mendidik warga pribumi sehingga memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memperkuat pemerintahan jajahan di Indonesia.
Pendekatan kedua dikemukakan oleh Idenburg dan van Heutsz yang menjadi gubemur jenderal pada 1904–1909. Pendekatan ini menginginkan bahwa edukasi yang diterapkan menekankan kepada pendekatan praktis dan sifatnya mendasar bagi masyarakat pribumi. Pada akhirnya, konsep Idenburg dan van Heutsz lebih diterima dan dikembangkan. Karena, konsep ini lebih mengarah kepada budaya lokal dan lebih menekankan kepada peningkatan kesejahteraan pribumi.
Dalam rangka melaksanakan politik etis, pemerintah kolonial melakukan penataan sistem pendidikan yang sudah ada. Tiga sekolah praja Qwofdenschool di Bandung, Magelang, dan Probolinggo yang didirikan pada akhir abad ke-19 melakukan upaya penataan ulang. Sekolah tersebut bertujuan untuk melahirkan para birokrat yang dapat bekerja pada pemerintah kolonial. Di sekolah tersebut diajarkan pendidikan umum dan berbagai pengetahuan dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Belanda pemerintah kolonial Belanda.
Selain sekolah pamongpraja, terdapat sekolah lain yaitu sekolah dokter Jawa atau School tot Opieiding van Inlandische Arisen (STOVIA) yang diperuntukkan bagi pribumi untuk menjadi dokter. Kemudian pemerintah kolonial juga mendirikan sekolah guru atau kweekschool yang bertujuan mendidik kaum pribumi untuk menjadi guru yang berpendidikan Belanda.
Pemerintah kolonial juga melakukan penataan ulang sekolah untuk tingkat dasar dan menengah yang mulai di buka sejak 1892-1893. Sekolah tersebut dibagi menjadi dua, yaitu:
1) sekolah kelas satu (eerste klasse) dibuka untuk anak-anak priyayi atau keturunan bangsawan pribumi dengan bahasa pengantar bahasa Belanda;
2) sekolah kelas dua atau (tweede klasse) adalah sekolah untuk rakyat biasa dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa daerah atau bahasa Melayu dan tanpa pelajaran bahasa Belanda.
1) sekolah kelas satu (eerste klasse) dibuka untuk anak-anak priyayi atau keturunan bangsawan pribumi dengan bahasa pengantar bahasa Belanda;
2) sekolah kelas dua atau (tweede klasse) adalah sekolah untuk rakyat biasa dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa daerah atau bahasa Melayu dan tanpa pelajaran bahasa Belanda.
Sekolah kelas satu diubah pada 1914 menjadi Holandsch-Indische Scholen (HIS). Sekolah ini merupakan sekolah Belanda-pribumi yang setingkat Sekolah Dasar dengan sistem pendidikan model Eropa. Lulusan dari sekolah itu dapat meneruskan ke jenjang SLTP yang disebut Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) yang sudah didirikan pada 1914. Sekolah ini didirikan hanya untuk kalangan priyayi atau bangsawan. Lulusan dari MULO dapat meneruskan ke Algemeene Middlebare School (AMS) setingkat SMU yang sudah didirikan pada 1919. Sekolah ini menyiapkan para siswa untuk memasuki perguruan tinggi di Negeri Belanda.
Jumlah penduduk pribumi yang memasuki sekolah Belanda atau sekolah priyayi hanya sedikit sekali. Hal ini disebabkan pemerintah kolonial membatasi kesempatan tersebut yang didasarkan atas kedudukan ekonomi keluarga serta asal-usul keturunan. Hanya anak kaum priyayi atau bangsawan yang diberi kesempatan untuk masuk ke sekolah HIS, MULO, atau AMS. Oleh karena itu, pada 1905 hanya terdapat 36 orang Indonesia yang dapat meneruskan sekolah ke universitas di Negeri Belanda. Salah seorang Indonesia yang memperoleh gelar doktor (S-3) dari universitas di negeri Belanda adalah Husein Djajadiningrat, seorang keluarga Bupati di Jawa Barat. la menulis disertasi berjudul Tinjauan Kritis tentang Sejarah Banten (Cristische Beschouwing van de Sedjarah Banten) dan menyelesaikan doktornya dari Universitas Leiden pada 1913.
Dalam perkembanganya, tepatnya pada 1920, pemerintah kolonial Belanda mulai menghapuskan diskriminasi dalam sistem pendidikan. Semua penduduk pribumi diperbolehkan memasuki sekolah apa saja, asal memiliki uang untuk membayar biayanya. Pada 1920, dibuka Technische Hooge School (Sekolah Tinggi Teknik) yang kelak menjadi ITB di Bandung. Pada l924, dibuka Rechtskundige Hooge School (Sekolah Hakim Tinggi) di Batavia (Jakarta) dan tahun 1927, STOVIA diubah menjadi Geneeskundige Hoogeschool (Sekolah Tinggi Kedokteran). Semua sekolah tersebut terbuka untuk semua golongan.
Penghapusan perbedaan ras atau asal-usul keturunan terlihat dalam pembukaan sekolah-sekolah di desa (desascholen atau volksscholen). Sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa pengantar bahasa daerah tersebut dibiayai oleh penduduk dengan bantuan pemerintah kolonial. Jumlah peminatnya cukup tinggi dan tersebar di berbagai desa. Pada 1912, telah berdiri sejumlah 2500 sekolah desa dan pada 1930 meningkat menjadi 9600 sekolah. Lebih dari 40 persen anak-anak pribumi usia SD memasuki sekolah desa dan sebagian di antaranya masuk ke sekolah sambungan (Schakelschool) sebelum memasuki HIS atau MULO.
Di samping pendidikan umum, politik etis juga mendorong lahirnya pendidikan keterampilan. Pendidikan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bagi keperluan kedinasan yang semakin bertambah. Sekolah-sekolah kejuruan yang didirikan meliputi sekolah teknik, pertanian, perternakan, kehutanan, perdagangan, hukum, dan guru.
Di samping pendidikan umum, politik etis juga mendorong lahirnya pendidikan keterampilan. Pendidikan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bagi keperluan kedinasan yang semakin bertambah. Sekolah-sekolah kejuruan yang didirikan meliputi sekolah teknik, pertanian, perternakan, kehutanan, perdagangan, hukum, dan guru.
Kebijakan politik etis berpengaruh luas terhadap peningkatan pendidikan bangsa Indonesia. Hal ini tampak dari lahirnya banyak sekolah, baik yang didirikan oleh pemerintah kolonial, sekolah-sekolah Islam yang dikelola pesantren, misi-misi Kristen, serta pendidikan perempuan, seperti R.A. Kartini di Jawa Tengah dan Raden Dewi Sartika di Jawa Barat, serta sekolah-sekolah perempuan lainnya di berbagai daerah.
Perkembangan sampai 1900, jumlah orang Indonesia yang memasuki sekolah formal berjumlah 265.940 siswa dan tiga puluh tahun kemudian jumlah itu meningkat lagi menjadi 1,7 juta penduduk. Adapun yang dapat bersekolah di sekolah Belanda mulai dari HIS, MULO, AMS, yaitu 84.609. Sebagian kecil dari lulusan AMS atau sejumlah 178 orang menjadi mahasiswa di berbagai perguruan tinggi. Jumlah kelompok terdidik itulah yang kelak menjadi kelompok masyarakat yang pertama menyadari bahwa penjajahan Belanda harus diakhiri. Mereka juga menginginkan agar mendirikan negara merdeka dengan pemerintahan sendiri. Hal ini menjadi tujuan utama perjuangan mereka.
Selain pendidikan yang dimotori oleh pemerintah kolonial, peran pendidikan Islam dalam melahirkan nasionalisme juga sangat penting. Golongan terpelajar Islam lahir karena pendidikan pesantren. Pendidikan ini memiliki tradisi yang panjang dan bahkan lahir sebelum pemerintah kolonial Belanda menyelenggarakan pendidikan Barat. Sebagian penduduk Indonesia yang mulai menyadari bahwa pendidikan itu adalah penting mulai menyekolahkan anak- anaknya ke pesantren. Dengan bekal pendidikan agama serta pendidikan umum, banyak di antara alumni pesantren yang menjadi tokoh masyarakat.
Banyak di antara lulusan pesantren yang mampu melaksanakan ibadah haji ke Mekkah. Setelah melalui perjalanan panjang dari tempat asal mereka ke Mekkah dan lamanya tinggal di negeri Arab, banyak jemaah haji Indonesia yang bergaul dengan umat Islam dari seluruh dunia. Melalui pergaulan dan pertukaran pengetahuan dan pengalaman itu, pandangan jemaah haji Indonesia tentang dirinya, agama yang dianut serta keadaan negaranya semakin terbuka. Mereka juga mulai menyadari bahwa penjajahan Belanda sangat merugikan mereka dan kepentingan umat Islam. Kesadaran tersebut kemudian disebarkan ke lingkungan pesantren mereka setelah tiba di tanah air.
Adanya pendidikan Islam serta banyaknya umat Islam yang melaksanakan ibadah haji pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, lahir pula kelompok umat Islam Indonesia yang berpandangan modern. Mereka disebut sebagai golongan Islam modernis. Kelompok ini menyadari bahwa sebagian besar orang Indonesia adalah sangat miskin dan terbelakang. Mereka menghendaki bahwa untuk mengatasi hal itu diperlukan perjuangan di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, dan politik.
Dalam bidang pendidikan, sebagian kaum Islam modernis juga menghendaki didirikannya pendidikan Islam yang modern, baik berbentuk pesantren maupun pendidikan umum. Organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah dan lainnya merupakan organisasi yang menyadari betapa pentingnya aspek pendidikan untuk meningkatkan harkat dan derajat warga pribumi yang masih dijajah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar